Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Latar belakang dikeluarkannya Pergub ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan juga untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur yang baru ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Apa yang dimaksud dengan tanah desa dan terdiri dari apa saja jenisnya?
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari:
a. tanah kas desa;
b. pelungguh;
c. pengarem-arem; dan
d. tanah untuk kepentingan umum.

Lalu, apa yang dimaksud dengan tanah kas desa, pelungguh, dan pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum?

• Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa
• Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pelungguh diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa berakhir.
• Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat.
  1. Untuk Kepala Desa, keluasan dan jangka waktu pemberian pengarem-arem adalah :
     • Jika Kepala Desa diberhentikan karena meninggal dunia maka diberikan pengarem-arem seluas 20% dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa; dan diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris;
     • Jika Kepala Desa berakhir masa jabatannya maka diberikan pengarem-arem seluas 20% dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa; dan diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat
  2. Untuk perangkat desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat, pengelolaan pengarem-arem diberikan sejak diberhentikan secara hormat sampai dengan jangka waktu tertentu berdasarkan lama masa menjabat, yaitu:

  NO	LAMA MASA JABATAN (th)	LAMA KELOLA TANAH (th)	LUAS TANAH PENGAREM-AREM
  1	< 5	2	1/5 luas lungguh
  2	5 - <10	4	1/5 luas lungguh
  3	10 - <15	5	1/5 luas lungguh
  4	15 - <20	6	1/5 luas lungguh
  5	20 - <25	7	1/5 luas lungguh
  6	>25	8	1/5 luas lungguh

Apabila jangka waktu yang diberikan telah berakhir maka pengarem-arem diserahkan kembali ke Pemerintah Desa.

• Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, dan makam.

Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa?
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa adalah dilakukan dengan cara:

1. Digarap sendiri baik untuk pertanian maupun non pertanian.
   Penggunaan non pertanian misal untuk toko, obyek wisata, restoran, dll.
2. Disewakan
3. Bangun guna serah atau bangun serah guna
4. Kerjasama penggunaan
   Penggunaan tanah desa tersebut harus mendapat izin dari kasultanan atau kadipaten kecuali tanah yang digarap sendiri untuk pertanian.

Bagaimanakah cara menyewa tanah desa?
Tanah desa baik tanah kas desa, pelungguh, maupun pengarem-arem dapat disewakan kepada masyarakat baik perorangan; badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
Subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa.
Jangka waktu adalah paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang setelah jangka waktu sewanya berakhir.
Pembayaran sewa tanah kas desa dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun. Pendapatan dari hasil sewa tanah kas desa merupakan bagian dari pendapatan asli Desa dan masuk dalam rekening desa sedangkan untuk tanah pelungguh dan pengarem-arem dibagi untuk pemerintah desa (masuk dalam rekening kas desa) dan penerima pelungguh/pengarem sebagai penghasilan tambahan yang bersangkutan dengan besaran diatur dalam Peraturan Desa.
Penggunaan tanah desa untuk sewa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. Tata cara pengajuan ijin adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
4. Berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak penyewa

Surat permohonan izin sewa Tanah Kas Desa yang diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:

1. identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang dibuktikan dengan:
   • fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan;
   • fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau
   • peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. peraturan desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa;
3. keputusan Kepala Desa;
4. persetujuan BPD;
5. sket lokasi;
6. rekomendasi camat;
7. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
8. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Kas Desa yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak sedang dalam sengketa;
9. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan;
10. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kas desa kepada pihak lain;
11. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan perizinannya; dan
12. daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Desa;
13. proposal penggunaan Tanah Kas Desa, yang memuat paling sedikit:
• maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
• data tanah yang meliputi:
  1. persil Tanah Kas Desa;
  2. letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama :
  • pedukuhan;
  • desa;
  • kecamatan; dan
  • kabupaten.
  3. luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
• jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa

Apakah tanah desa dapat dijual dapat dilepas kepemilikannya kepada pihak lain?
Tanah Desa hanya dapat dilepaskan untuk:

1. pembangunan bagi kepentingan umum;
2. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
   
   

   Tanah Desa yang dilepas untuk kepentingan relokasi hunian warga Cangkringan karena terjadi bencana erupsi Merapi tahun 2010

4. tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa yaitu:
   • Tukar-menukar Tanah Desa yang telah terjadi sebelum tahun 1985;
   • Tukar-menukar Tanah Desa dengan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak selain tanah yang telah terjadi sebelum tahun 1985;
   • Tanah Desa yang dijual oleh Pemerintah Desa sebelum tahun 1985 dan hasil penjualannya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan untuk kepentingan umum

Apa saja larangan bagi setiap pengguna Tanah Desa?
Setiap pengguna Tanah Desa dilarang:

1. mengalihkan izin kepada pihak lain;
2. menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin;
3. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal;
4. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan;
5. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

PETA OPS LAHAR HUJAN KEC. CKR